SOLOK (LN) — Realisasi anggaran pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok sektor infrastruktur masih tergolong sangat rendah. Dari total alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar, serapan dana infrastruktur yang memiliki porsi lebih dari Rp88 miliar baru menyentuh angka 6,7 persen.
Ketimpangan serapan anggaran antarbidang tampak cukup signifikan. Bidang kesehatan mencatatkan capaian tertinggi hingga 91 persen dari alokasi Rp6 miliar, disusul bidang ekonomi sebesar 57 persen dari pagu Rp45 miliar. Sementara itu, bidang pendidikan baru terealisasi sekitar 6–7 persen dari total alokasi Rp3 miliar, mendampingi lambatnya penyerapan pada sektor infrastruktur.
Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan bahwa tertahannya pengerjaan fisik dan proses lelang dipicu oleh penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum rampung.
"Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas serta pelayanan masyarakat," tegas Wahyu saat memimpin pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Kamis (13/8/2026). Satgas PRR pun menginstruksikan Pemkab Solok untuk menetapkan tenggat tegas agar seluruh dokumen dapat masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Kebutuhan Hunian Tetap dan Normalisasi Sungai
Selain masalah anggaran, pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak bencana juga menjadi sorotan mendesak:
- Hunian Tetap (Huntap): Sebanyak 259 keluarga yang kehilangan tempat tinggal (rusak berat) membutuhkan relokasi. Namun, kuota awal pembangunan Huntap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok diminta melayangkan pengajuan penambahan 199 unit ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai.
- Infrastruktur Pertanian: Penanganan tumpukan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, menjadi prioritas untuk mencegah banjir susulan yang berpotensi merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR akan memfasilitasi koordinasi bantuan alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum.
- Aksesibilitas & Pembersihan: Pemerintah daerah terus melanjutkan normalisasi sungai darurat serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Satgas PRR terus mendorong percepatan seluruh tahapan administrasi dan fisik agar alokasi dana pemulihan bencana yang tersedia dapat segera dirasakan manfaatnya secara konkret oleh masyarakat. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar