PADANG (LN) — Polemik dugaan adanya tiket yang tidak diporporasi dalam gelaran Sarga Festival: Desa Cowboy di Lapangan Imam Bonjol, Padang, Sabtu (22/8/2026), mendapat respons resmi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang dan pihak penyelenggara.
Bapenda menegaskan sikapnya yang responsif di lapangan, sementara pihak penyelenggara dinilai kooperatif mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Pendapatan Bapenda Kota Padang, Feri Ferdian, menegaskan tidak ada ruang bagi penyelenggara acara mana pun untuk melakukan kecurangan yang berpotensi menggerus kewajiban pajak daerah.
"Tidak ada ruang bagi penyelenggara untuk melakukan kecurangan. Apabila memang ditemukan pelanggaran, kami akan menindak tegas penyelenggara sesuai aturan yang berlaku," tegas Feri saat ditemui di ruang kerjanya, Padang, Senin (24/8/2026).
Feri menambahkan, Bapenda Kota Padang bertindak cepat di lokasi acara untuk mengamankan bukti dan memastikan setiap temuan verifikasi lapangan akan dicocokkan secara mendalam dengan data porporasi tiket, rekapitulasi transaksi penjualan, serta penghitungan realisasi pajak daerah.
Sikap Kooperatif Penyelenggara
Di sisi lain, pihak penyelenggara Sarga Festival menyatakan sikap kooperatif dan menghormati penuh fungsi pengawasan serta pemeriksaan yang dijalankan oleh Bapenda Kota Padang.
Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa dinamika yang terjadi di lapangan timbul akibat kelalaian teknis yang tidak disengaja dalam alur distribusi logistik tiket.
"Terkait temuan di lapangan, terjadinya hal tersebut karena adanya kelalaian yang tidak disengaja.
Namun, persoalan tersebut telah langsung diselesaikan dan diselaraskan sesuai dengan ketentuan hukum serta aturan perpajakan yang berlaku.
Kami berkomitmen kooperatif dan mematuhi seluruh kewajiban," ujar perwakilan penyelenggara.
Dengan penanganan cepat tersebut, temuan terkait tiket telah diproses melalui mekanisme aturan yang berlaku.
Bapenda Kota Padang memastikan seluruh kewajiban pajak hiburan dari perhelatan festival musik tersebut akan ditagih dan disetorkan secara transparan ke kas daerah.
Redaksi senantiasa berkomitmen menjalankan kaidah jurnalistik yang berimbang dan memberikan ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (LN01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar