JAKARTA (LN) — Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di wilayahnya. Langkah ini ditunjukkan melalui kunjungan koordinasi dan konsultasi langsung rombongan Pemko Padang ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Upaya "jemput bola" yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, tersebut dilakukan guna mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan administrasi dan tata ruang, sehingga fisik pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Padang dapat segera direalisasikan.
Dalam kunjungan pertama ke Kemensos RI, rombongan Pemko Padang diterima langsung oleh Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kemensos RI, Herman Koswara. Dalam pertemuan di Ruang Rapat Sekretariat Bersama tersebut, Herman mengapresiasi kesiapan Pemko Padang dalam menyediakan lahan. Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kejelasan status kepemilikan lahan sebagai dasar penyerahan aset kepada Kemensos RI.
"Alih fungsi lahan juga harus segera dituntaskan agar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat diterbitkan. Untuk mempercepat proses tersebut, Pemko Padang mesti berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN guna memperoleh rekomendasi sehingga pembangunan Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dapat segera dilaksanakan," ujar Herman.
Menindaklanjuti arahan tersebut, rombongan langsung melanjutkan koordinasi ke Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Kedatangan Pemko Padang disambut oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Rahma Julianti.
Pertemuan kedua ini memfokuskan pembahasan pada percepatan kelengkapan dokumen tata ruang untuk calon lokasi Sekolah Rakyat yang diusulkan di Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
Rahma Julianti menyatakan kesiapan pihak kementerian untuk memberikan pendampingan teknis sesuai kewenangan agar regulasi tata ruang terpenuhi. "Semoga Pemko Padang segera melengkapi dokumen yang diperlukan agar proses pembangunan dapat dipercepat," ungkap Rahma.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan bahwa konsultasi maraton ini merupakan bentuk komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal program strategis nasional tersebut. Terlebih, Kota Padang telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat sebagai modal awal pengembangan.
"Kami datang untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi secepatnya. Pemko Padang berkomitmen mendukung penuh program Sekolah Rakyat karena manfaatnya sangat besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat," ujar Maigus.
Ia juga meyakini bahwa penetapan lokasi pembangunan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung akan membawa dampak ganda bagi pemerataan pembangunan daerah. "Selain memperluas akses pendidikan, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat juga menjadi pengungkit pertumbuhan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
Dalam agenda kunjungan kerja tersebut, Wakil Wali Kota Padang turut didampingi oleh Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rina Melati, serta Kepala Subbagian Umum Dinas Sosial Kota Padang Erliza Putri. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar