PADANG (LN) – Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemko Padang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini menjadi raihan WTP ke-13 kalinya bagi Pemko Padang, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan predikat tersebut selama 12 tahun berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, di Kantor BPK Perwakilan Sumbar, Jumat (29/5/2026). Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan tujuh kepala daerah lainnya di Sumatera Barat.
Turut hadir menyaksikan momentum penting ini, Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, Plt Kepala BPKAD Kota Padang Elvira, serta Sekretaris DPRD Kota Padang Hendrizal Azhar.
Indikator Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang serta tim pemeriksa BPK Sumbar atas sinergi yang solid selama proses audit berlangsung.
Menurut Maigus, opini WTP ini bukan sekadar pencapaian administratif semata, melainkan refleksi dari komitmen nyata dalam membangun pemerintahan yang bersih.
“Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Maigus Nasir.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan yang akuntabel ini merupakan bagian integral dari implementasi Program Unggulan (Progul) “Padang Amanah” yang menjadi fokus utama dalam masa kepemimpinannya bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Komitmen Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Meski meraih predikat tertinggi, Pemko Padang menegaskan tidak akan berpuas diri. Seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan segera ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk pembenahan yang berkelanjutan.
“Pemko Padang berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami siap menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan," tegas Maigus.
Langkah ini diharapkan dapat berimplikasi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta pembentukan birokrasi yang bersih dan responsif.
BPK: WTP Adalah Langkah Awal, Bukan Akhir
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, menegaskan bahwa opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun, ia mengingatkan agar esensi dari pengelolaan keuangan tetap terjaga.
“Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan," kata Sudarminto.
Ia juga menekankan bahwa catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan dan akuntabel di masa mendatang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar