JAKARTA (LN) — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengambil langkah tegas dengan memanggil pulang dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU yang tengah menempuh studi di luar negeri. Kedua abdi negara yang dibiayai oleh beasiswa negara tersebut diduga kuat tersandung masalah hukum dan pelanggaran etik berat.
Kasus pertama menyeret seorang ASN yang sedang menempuh pendidikan di Jepang atas dugaan keterlibatan kasus suap.
Sementara kasus kedua melibatkan ASN di London, Inggris, yang dilaporkan melakukan pelanggaran etik berupa aksi memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di media sosial, serta melontarkan narasi yang merendahkan program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Jadi memang ada dua ASN kita yang kita panggil pulang. Satu terkait masalah suap. Ada satu lagi yang di London. Masalah etik tuh," ujar Menteri PU Dody Hanggodo saat memberikan keterangan kepada media di Kabupaten Wonosobo, Jumat (15/5).
Menguak Potensi Kerugian Negara dan Ranah Hukum
Untuk kasus dugaan suap di Jepang, Menteri PU menegaskan bahwa penanganannya kini telah dilimpahkan dan berada di bawah kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH). Kendati belum membeberkan secara rinci detail perkara dan nilai transaksionalnya, Dody memastikan kementeriannya bersikap kooperatif dalam memfasilitasi proses hukum tersebut.
"Yang satu dipanggil karena masalah suap. Kemudian dipanggil oleh APH. Kita menjembatani doang. Saya enggak tahu seperti apa hasilnya," imbuh Dody.
Langkah ini dinilai publik sebagai alarm keras bagi tata kelola pengawasan internal kementerian. Pasalnya, dugaan tindak pidana korupsi justru terjadi di saat yang bersangkutan sedang mengemban tugas belajar formal.
Krisis Empati dan Pelanggaran Kode Etik ASN digital
Di sisi lain, pemanggilan ASN dari London membuka tabir buruknya netralitas dan etika digital di kalangan pegawai negeri. Aksi flexing dan kritik tidak pantas terhadap program MBG dinilai sebagai bentuk nyata krisis empati dari oknum yang sejatinya hidup dari pajak rakyat.
Proses pemulangan ASN dari London saat ini sedang berjalan, dan yang bersangkutan dijadwalkan langsung menjalani pemeriksaan intensif oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU pada awal pekan ini.
"Itu dulu kita panggil pulang. Mungkin nanti kayaknya Minggu datang, nanti Senin selesai kita proses," tegas Dody.
Melukai Hati Masyarakat, Sanksi Tegas Menanti
Menteri PU tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengingatkan kembali bahwa esensi dasar dari status ASN adalah pelayan masyarakat, apalagi mereka mendapatkan hak istimewa untuk kuliah di luar negeri dengan anggaran daerah atau negara.
"ASN itu kan dikasih makan oleh masyarakat. Masyarakat ini kan berbagai macam kategori. Ada yang punya, ada yang enggak punya. Kalau begitu tuh pasti akan melukai hati masyarakat yang mungkin menengah ke bawah," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan pemerhati kebijakan birokrasi masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari BPSDM Kementerian PU. Jika terbukti secara sah dan meyakinkan, kedua ASN tersebut tidak hanya terancam sanksi disiplin berat berupa pemecatan berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, melainkan juga tuntutan ganti rugi atas seluruh dana beasiswa negara yang telah mereka salah gunakan.
#LN/Red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar