PADANG (LN) – Pucuk pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Barat akhirnya angkat bicara terkait polemik sumber dana kegiatan Tabligh Akbar yang menjadi sorotan publik.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, secara tegas membantah adanya praktik penyebaran proposal atau permintaan sumbangan kepada pihak ketiga untuk mendanai acara kolosal tersebut.
Kepada tim redaksi, Irjen Pol. Gatot menyatakan bahwa keriuhan acara yang melibatkan ribuan jamaah tersebut murni didasari oleh tingginya kepercayaan (trust) publik dan pihak luar terhadap institusi Polri di Sumatera Barat.
Baca berita sebelumnya:
Klaim Tanpa Proposal: "Banyak yang Mau Bantu"
Bantahan ini muncul menanggapi isu adanya aliran "dana tidak jelas" karena kegiatan tersebut tidak tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kapolda menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan instruksi untuk meminta dana kepada siapapun.
"Tidak pernah minta sumbangan, malah banyak yang mau bantu buat warga Sumatera. Saya bersyukur karena dipercaya," tegas Irjen Pol. Gatot, memberikan klarifikasi, kepada media ini, Selasa (3/3).
Menurutnya, sumbangan yang mengalir merupakan inisiatif dari pihak luar yang ingin berkontribusi bagi masyarakat Sumatera Barat melalui perantara Polda.
Namun, hingga saat ini, rincian mengenai identitas "pihak luar" yang memberikan bantuan dalam jumlah besar tersebut belum dibuka secara transparan kepada publik.
Bakal Gelar Buka Puasa Bersama UAS dan 5.000 Warga
Dan untuk membuktikan kepercayaan publik itu, Irjen Pol. Gatot mengumumkan rencana besar berikutnya. Polda Sumbar dijadwalkan akan menggelar acara buka puasa bersama dengan skala yang lebih masif.
"Insya Allah tanggal 16 Maret 2026, kita akan menghadirkan Ustadz Abdul Somad (UAS) sekaligus buka puasa bersama 5.000 warga masyarakat Sumatera Barat. Semoga berkah dan barokah, Aamiin," ujar jenderal bintang dua tersebut.
Analisis: Transparansi Hibah Masih Menjadi Pertanyaan
Meski dibantah, pengamat kebijakan publik menilai bahwa dalih "kepercayaan pihak luar" tetap harus diuji secara administratif. Sesuai aturan keuangan negara, setiap bantuan dari pihak ketiga kepada instansi Polri seharusnya masuk dalam mekanisme Hibah Resmi atau Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat.
Bantahan Kapolda bahwa tidak ada proposal justru memicu pertanyaan baru, Jika tidak ada proposal resmi, bagaimana mekanisme akuntabilitas atas dana yang masuk?
Tanpa pencatatan dalam DIPA atau laporan hibah yang transparan, dikhawatirkan bantuan tersebut masuk dalam kategori Gratifikasi yang dilarang oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Kini, publik menunggu apakah acara buka puasa bersama UAS pada 16 Maret mendatang akan dikelola secara lebih transparan, atau kembali menjadi bola liar yang memicu perdebatan mengenai netralitas dan asal-usul anggaran di balik panggung religi Korps Bhayangkara.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar