PADANG (LN) – Genderang perang perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang resmi ditabuh. Panitia Seleksi (Pansel) melalui Pengumuman Nomor 820.025/PANSEL-PDG/2026 telah meloloskan enam gerbong birokrat senior untuk memperebutkan posisi "Panglima ASN" di Ibu Kota Sumatera Barat ini.
Namun, di balik daftar nama yang mentereng, publik mulai mempertanyakan: apakah seleksi ini murni adu kompetensi atau sekadar legitimasi untuk kandidat yang sudah "dipasang"?
Berdasarkan data yang dihimpun tim Redaksi Laksus News, keenam kandidat yang dinyatakan lulus administrasi adalah:
- Ances Kurniawan (Kadishub)
- Chandra Eka Putra (Kasat Pol PP)
- Fadelan Fitra Masta (Kadis LH)
- Raju Minropa (Pj Sekda/Kaban BPKAD)
- dr. Srikurnia Yati (Kadinkes)
- Yopi Krislova (Kadisdikbud)
Raju Minropa: Antara Status Pj dan Konflik Kepentingan
Sorotan paling tajam tertuju pada sosok Raju Minropa. Sebagai Penjabat (Pj) Sekda aktif sekaligus Kepala BPKAD, Raju praktis memegang kendali atas "dapur" keuangan kota.
Posisi ini menempatkannya sebagai kandidat paling diuntungkan karena kedekatan akses langsung dengan pimpinan daerah dan penguasaan data sektoral yang lebih mutakhir dibanding rival-rivalnya.
"Publik menunggu keberanian Pansel. Apakah mereka mampu objektif menilai seseorang yang saat ini justru sedang memfasilitasi kebutuhan administrasi proses seleksi itu sendiri?" ujar seorang sumber internal di Balai Kota yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, jabatan Sekda adalah jabatan teknis yang sangat menentukan nasib pelayanan publik di Kota Padang selama lima tahun ke depan.
"Masyarakat tidak butuh Sekda yang hanya pandai mengangguk pada kemauan politik pimpinan. Padang hari ini butuh eksekutor yang berani membereskan drainase yang tersumbat, sampah yang menumpuk, dan birokrasi yang masih berbelit-belit.
Jangan sampai seleksi ini hanya menjadi panggung sandiwara untuk memuluskan orang-orang dekat saja. Kami ingin lihat, siapa di antara mereka yang berani membedah borok birokrasi dalam makalahnya nanti," ucapnya.
Sambungnya, "Pansel harus membuka nilai tes makalah dan assessment secara transparan ke publik. Jika tiba-tiba muncul nama yang rekam jejaknya biasa-biasa saja di posisi 3 besar, maka aroma 'karpet merah' itu nyata adanya," tambahnya.
Gaya Hidup dan Transparansi LHKPN
Dari penelusuran rekam jejak kekayaan melalui LHKPN KPK, dr. Srikurnia Yati mencatatkan aset tertinggi dengan estimasi mencapai Rp4,5 Miliar, diikuti oleh Raju Minropa di angka Rp3,2 Miliar, sedangkan kandidat lainnya dengan kekayaan berkisar antara Rp2 milyar - Rp 1,5 milyar.
Angka-angka ini menjadi krusial. Seorang Sekda nantinya akan mengelola triliunan rupiah APBD. Integritas finansial menjadi harga mati agar proyek-proyek vital—seperti perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum tidak lagi bocor serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ujian Tulisan: Menakar Isi Kepala
Sabtu besok (28/03/2026), di Ruang CAT Graha Perencanaan Zulyen Rais, keenam kandidat ditantang menuangkan gagasan dalam penulisan makalah. Ini bukan sekadar tes akademis, melainkan pembuktian siapa yang memiliki visi "tajam" untuk membenahi birokrasi Padang yang sering dicap lamban.
Apakah mereka akan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan yang di hadapi kota Padang, seperti banjir, kemacetan, ketertiban pasar, peningkatan pendidikan dan lainnya.
Ataukah makalah tersebut hanya akan menjadi tumpukan kertas formalitas penuh jargon birokrasi?
Tantangan untuk Pansel
Ketua Pansel dan jajarannya kini memikul beban moral besar. Jika hasil akhir 3 besar nanti hanya diisi oleh nama-nama "titipan", maka kepercayaan publik terhadap reformasi birokrasi di bawah kepemimpinan baru Kota Padang akan luntur sebelum berkembang.
Laksus News akan memantau ketat setiap jengkal proses ini, mulai dari hasil tes makalah hingga tes kompetensi pada Selasa mendatang. Rakyat Padang butuh Sekda yang melayani, bukan yang sekadar pandai menjilat ke atas.
#LN01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar