PADANG (LN) — Gema takbir dan untaian doa membahana di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Selasa (24/2/2026). Ribuan jemaah memadati rumah ibadah ikonik tersebut untuk mengikuti Tabligh Akbar yang digelar Polda Sumatera Barat dalam rangka menyambut Ramadan 1447 H. Kehadiran Ustaz Adi Hidayat (UAH) sebagai magnet utama memberikan kesan spiritualitas yang mendalam bagi warga yang hadir melampaui target 1.000 orang tersebut.
Namun, di balik kekhidmatan dan balutan sorban, sebuah tanda tanya besar menyeruak: Bagaimana acara semegah ini dibiayai jika jejaknya tak ditemukan dalam dokumen resmi negara?
Paradigma Kapolda: Keamanan Melalui "Spiritual Engineering"
Dalam sambutannya yang berapi-api, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menegaskan bahwa institusinya kini mengedepankan pendekatan lunak (soft approach).
"Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan pembinaan rohani. Dengan keimanan yang kuat, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk menjaga kedamaian," ujar Irjen Pol Gatot.
Visi ini memang menyejukkan, namun secara administratif, "dakwah struktural" ini menyimpan celah akuntabilitas yang lebar.
Teka-Teki Santunan Setengah Miliar
Salah satu poin sentral kegiatan ini adalah pemberian santunan kepada 1.000 kaum dhuafa dan fakir miskin. Fakta di lapangan mengonfirmasi antusiasme warga yang hadir melampaui angka seribu. Dengan nilai santunan Rp 500.000 per orang, maka dana segar yang digelontorkan untuk santunan saja mencapai Rp 500.000.000.
Investigasi tim kami mengungkap fakta mengejutkan: kegiatan seremonial berskala masif ini tidak tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polda Sumbar. Jika uang tersebut bukan dari kas negara (APBN), muncul kecurigaan kuat adanya penggalangan dana melalui proposal kepada pihak ketiga—baik BUMN maupun pengusaha swasta.
Estimasi Pengeluaran: Biaya "Siluman" di Balik Layar
Dana santunan hanyalah puncak gunung es. Jika dikalkulasi secara menyeluruh, total pengeluaran diperkirakan menembus angka yang fantastis:
- Honorarium & Logistik UAH: Mendatangkan penceramah kelas nasional beserta tim VIP memerlukan biaya akomodasi dan operasional yang tidak sedikit.
- Operasional Masif: Publikasi baliho di berbagai sudut kota, live streaming profesional, konsumsi jemaah, hingga pengerahan ratusan personel pengamanan.
Tanpa transparansi sumber dana, penggunaan proposal oleh instansi penegak hukum menjadi area yang sangat rawan. Kondisi ini berisiko menciptakan "utang budi" institusional yang dapat melunakkan taring kepolisian jika di kemudian hari para penyumbang dana tersangkut kasus hukum.
Ironi di Tengah Perjuangan Ekonomi Rakyat
Kegiatan filantropi ini digelar di tengah realita kondisi ekonomi masyarakat Sumatera Barat yang sedang tidak baik-baik saja. Publikasi kedermawanan instansi yang menggunakan dana "non-budgeter" terasa kontradiktif dengan semangat akuntabilitas yang seharusnya dicontohkan oleh penegak hukum.
Masyarakat tentu mendukung Polri yang religius, namun kesucian niat dalam beribadah dan menyantuni yatim seharusnya tidak dicoreng oleh ketidakjelasan asal-usul anggaran yang digunakan.
Hingga berita ini ditayangkan, media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kombes Pol Susmeliya selaku Kabid Humas Polda Sumbar terkait diskrepansi data dan sumber anggaran kegiatan tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban resmi yang diberikan kepada redaksi.
#Tim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar