PADANG (LN) – Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, objek vital nasional di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), diduga kuat menjadi sarang manipulasi anggaran dan pembiaran aset negara.
Investigasi mendalam mengungkap fakta mengejutkan: di saat laporan kinerja di atas kertas mencapai angka nyaris sempurna, infrastruktur pelabuhan justru hancur lebur bak tak bertuan.
Anomali Anggaran: Serapan Sempurna, Fisik Merana
Berdasarkan penelusuran data Satker 531488 (PPS Bungus), pada tahun anggaran 2024, pelabuhan ini mencatatkan realisasi belanja sebesar 99,97% dari total pagu Rp16,15 Miliar. Namun, serapan dana yang fantastis ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.
Fasilitas Cold Storage (gudang pendingin) yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi nelayan ditemukan dalam kondisi rusak parah dan tidak berfungsi sejak tahun 2023. Ironisnya, dalam dokumen Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN), manajemen mengakui adanya aset "Rusak Berat", namun hingga Januari 2026, aset tersebut tetap dibiarkan tanpa perbaikan, sementara dana pemeliharaan terus terserap habis.
Misteri Dana Pemeliharaan dan Hidran "Mati Suri"
Ketidakmampuan atau kesengajaan manajemen dalam merawat aset publik terlihat dari kondisi fasilitas keselamatan:
Bom Waktu Kebakaran: Sistem hidran pemadam kebakaran dilaporkan telah mati selama puluhan tahun. Di pelabuhan yang mengelola ribuan liter BBM, pembiaran ini adalah bentuk kelalaian pidana yang membahayakan nyawa dan aset negara.
Sanitasi Tak Manusiawi: Fasilitas MCK bagi nelayan ditemukan dalam kondisi jorok, tanpa air, dan berbau busuk. Sementara itu, gedung-gedung bernilai miliaran rupiah dibiarkan terbengkalai dan tertutup semak belukar.
Data "Nol" Docking: Meski memiliki anggaran operasional besar, data harian menunjukkan aktivitas perbaikan kapal (Docking) secara konsisten bernilai 0 (Nihil). Hal ini membuktikan sarana Vessel Lift pelabuhan kini tak lebih dari tumpukan besi tua.
Nelayan Tercekik, Produksi Anjlok 79%
Dampak dari bobroknya fasilitas ini sangat nyata. Data operasional harian mencatat penurunan nilai produksi yang sangat tajam, dari Rp130,1 Juta pada Oktober 2024 menjadi hanya Rp27,3 Juta pada Januari 2025.
"Kerugian nelayan ditaksir mencapai Rp1,2 Miliar akibat rusaknya cold storage. Ikan membusuk karena tak ada tempat penyimpanan, sementara pihak pelabuhan sibuk dengan urusan administratif," ungkap sumber di lingkungan pelabuhan.
Dibidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Kasus ini telah resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat pada pertengahan Januari 2026, dengan menyertakan bukti-bukti ketidaksesuaian laporan anggaran tahunan dengan realita fisik di lokasi.
Dan hingga saat ini publik menunggu tindakan dari Kejati Sumbar untuk mengusut dugaan Laporan Fiktif tersebut.
Media ini telah berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala PPS Bungus Widodo melalui pesan WhatsApp ke nomor 0813-2588-7xxx, namun hingga berita ini ditayangkan, belum memberikan jawabannya.
Jika tidak ada tanggapan, maka publik patut mempertanyakan integritas pengelolaan APBN di instansi tersebut.
Tunggu berita selanjutnya !
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar