PADANG (LN) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumatera Barat untuk menyusun strategi pemulihan berbasis data yang akurat. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana hidrometeorologi di Auditorium Gubernur Sumbar, Selasa (14/1).
Dalam arahannya, Tito menekankan bahwa ketepatan strategi sangat bergantung pada pemetaan masalah yang detail. Dari total 19 kabupaten/kota di Sumbar, 16 di antaranya terdampak bencana. Meski demikian, Mendagri memastikan roda pemerintahan di daerah-daerah tersebut kini telah berjalan normal kembali.
"Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu. Kami meminta detail titik kerusakan disampaikan dalam dokumen R3P agar segera bisa dikoordinasikan dengan kementerian terkait, seperti Kementerian PU dan Kesehatan," ujar Tito.
Hadir dalam rapat tersebut Kepala BNPB Suharyanto, Wamen PPPA Veronica Tan, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Fokus utama pemerintah saat ini adalah pemulihan infrastruktur vital seperti akses jalan, jembatan, serta jaringan listrik dan air bersih guna membangkitkan kembali ekonomi masyarakat.
Pariaman Siap Masuk Fase Rekonstruksi Permanen
Kondisi Kota Pariaman pasca-bencana hidrometeorologi kini berangsur pulih dan mulai menunjukkan tren positif. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, saat menghadiri Rakor Rehabilitasi bersama Mendagri Tito Karnavian di Padang, Selasa (14/1).
Yota Balad melaporkan bahwa langkah darurat yang diambil Pemko Pariaman telah berhasil menormalisasi aktivitas publik, pasar, dan transportasi. Selain fokus pada infrastruktur, Pemko juga telah menyalurkan bantuan kepada warga, pedagang, dan pelaku usaha yang terdampak.
"Berkat kerja keras tim di lapangan, kondisi Pariaman sudah berangsur pulih. Fokus kami saat ini adalah transisi dari masa darurat menuju fase rekonstruksi permanen," ungkap Yota.
Sebagai langkah nyata, Pemko Pariaman telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi kementerian terkait untuk mengucurkan bantuan perbaikan fasilitas yang rusak di Kota Pariaman.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar