Padang Paparkan Kebutuhan Rp5,5 Triliun untuk Rehab-Rekon Pascabencana

​Padang (LN) – Wali Kota Padang, Fadly Amran, memaparkan kondisi kerusakan Kota Padang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat (Sumbar). Kegiatan ini digelar di Auditorium Gubernur Sumbar pada Kamis (8/1/2026).

​Rakor strategis tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, dan dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat.

​Estimasi Anggaran dan Sektor Terdampak

​Berdasarkan pemutakhiran data dan kajian teknis terbaru, Fadly Amran menyampaikan bahwa estimasi kebutuhan anggaran penanganan mencapai Rp5,5 triliun.

Peningkatan ini dipicu oleh masuknya program mitigasi berkelanjutan, seperti pembangunan check dam, sabo dam, serta pengamanan daerah aliran sungai.

​Berikut adalah rincian estimasi kebutuhan per sektor:

Dampak Bencana Hidrometeorologi

​Bencana yang terjadi pada periode November 2025 hingga Januari 2026 ini berdampak pada kurang lebih 67.563 jiwa. Data kerusakan fisik yang tercatat meliputi:

• ​Pemukiman: 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.

• ​Fasilitas Umum: 13 jembatan, 74.000 meter jalan, 22 bendungan, serta 5 gedung pemerintahan.

• ​Sektor Lainnya: Kerusakan pada fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, sistem irigasi, drainase, penyediaan air bersih, hingga area pertanian dan perikanan.

​Rencana Relokasi dan Huntap

​Untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap), Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lokasi di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.

​“Total kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit rumah, dari sebelumnya sekitar 500 unit rumah. 300 unit tambahan ini merupakan rumah yang harus direlokasi dari bibir sungai,” ujar Fadly Amran.

​Komitmen BNPB

​Sestama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya validitas data dalam dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi yang akuntabel. Ia menegaskan bahwa BNPB siap memberikan dukungan penuh dalam mengoordinasikan bantuan rehab-rekon ke kementerian terkait agar perbaikan infrastruktur dan relokasi warga tepat sasaran.