MAKASSAR (LN) – Skandal mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan kembali dikecam publik. Meski praktik ini sudah lama menjadi rahasia umum, hingga kini Kepolisian Daerah Sulsel dinilai impoten alias tak berdaya dalam membongkar jaringan besar yang melibatkan PT RAE dan sejumlah SPBU nakal.
Sebagaimana dilansir dari wartapolri.co.id, Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) menilai Polda Sulsel tidak menunjukkan ketegasan dalam menindak mafia energi. Padahal, penyalahgunaan BBM subsidi jelas melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), serta berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, karena merugikan keuangan negara.
Koordinator Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi LASKAR, Alfurqan, menegaskan bahwa hasil temuan lapangan mengarah ke penampungan besar milik PT RAE. Penampungan itu disebut menjadi simpul distribusi ilegal yang membeli solar subsidi dari SPBU lalu menjualnya kembali ke industri dengan harga lebih tinggi.
“Ini bukan jaringan kecil, melainkan mafia besar yang merugikan negara. Sayangnya, Polda Sulsel tampak impoten menghadapi mereka. Seolah ada pembiaran,” tegas Alfurqan.
Menurut LASKAR, lemahnya langkah Polda Sulsel memperkuat dugaan adanya “main mata” antara aparat dan mafia BBM. Pernyataan Kapolda sebelumnya yang berjanji menindak tegas mafia BBM pun dinilai hanya lips service, karena hingga kini aktor utama belum tersentuh.
Praktik mafia BBM bersubsidi bukan hanya merusak distribusi energi, tapi juga mengkhianati konstitusi yang menjamin keadilan sosial. Antrian panjang di SPBU, kelangkaan solar, dan melonjaknya biaya logistik adalah bukti nyata bagaimana rakyat dikorbankan demi keuntungan segelintir mafia.
LASKAR menegaskan akan menyerahkan laporan resmi ke Polda Sulsel, dengan harapan kepolisian segera bergerak menuntaskan kasus ini.
Publik kini mendesak agar Polda Sulsel tidak lagi menjadi penonton dalam drama mafia energi. Polisi harus menunjukkan keberpihakannya pada rakyat, bukan pada mafia. Bila tidak, krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum akan semakin dalam.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar