Jakarta (LN) — Kasus keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat dalam sepekan terakhir di sejumlah daerah. Puluhan siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, hingga harus mendapatkan perawatan medis usai mengonsumsi makanan yang disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah mengakui kejadian ini menjadi catatan serius dan menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prasetyo, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah telah diperintahkan untuk menangani korban secepat mungkin sekaligus mengidentifikasi sumber masalah.
“Yang penting, perbaikan dan mitigasi harus segera dilakukan agar kasus serupa tidak terus berulang,” tegas Prasetyo.
Berdasarkan penelusuran lapangan, kasus keracunan terkait program MBG tidak hanya terjadi sekali. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, sedikitnya empat daerah melaporkan kejadian serupa, dengan korban mencapai ratusan siswa.
Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap penyediaan bahan makanan, distribusi, hingga kualitas dapur produksi yang dikelola oleh SPPG. Diduga, lemahnya pengawasan serta tidak konsistennya penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjadi faktor utama.
Beberapa laporan bahkan mengungkap adanya indikasi praktik penunjukan penyedia yang tidak transparan, serta kurangnya uji laboratorium terhadap bahan makanan sebelum didistribusikan.
Prasetyo memastikan SPPG yang terbukti lalai atau dengan sengaja mengabaikan prosedur akan diberikan sanksi keras. Namun, ia menegaskan penindakan tidak boleh sampai mengganggu jalannya program MBG.
“Kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan, tentu akan ada sanksi kepada SPPG terkait. Tapi program ini tetap harus jalan, karena siswa sebagai penerima manfaat tidak boleh dirugikan,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh atau Formalitas?
Pemerintah berulang kali menjanjikan evaluasi setiap kali kasus keracunan terjadi. Namun, fakta berulangnya kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa langkah perbaikan belum berjalan efektif.
Publik kini menunggu apakah evaluasi kali ini benar-benar menyentuh akar persoalan, mulai dari sistem pengadaan, distribusi, pengawasan, hingga pertanggungjawaban SPPG, atau hanya sebatas peringatan formal tanpa tindakan nyata.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar