Agam (LN) – Musyawarah pemilihan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (DPW IPKINDO) Sumatera Barat yang digelar di Kamang Mudiak, Kabupaten Agam, Jumat (15/8/2025), tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan.
Lebih dari itu, agenda ini membuka ruang evaluasi sekaligus tantangan besar: sejauh mana IPKINDO mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, menegaskan penyuluh kehutanan harus berdiri di garis depan dalam mewujudkan visi Gubernur Sumbar 2025–2029, yakni Sumbar Madani, Maju, dan Berkeadilan.
Dengan 55 anggota, IPKINDO Sumbar dinilai punya basis cukup kuat, namun keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan merumuskan agenda konkret.
“IPKINDO jangan sekadar jadi wadah seremonial. Harus lahir gagasan besar, terutama mendukung program unggulan pendayagunaan perhutanan sosial. Dari sinilah akan terlihat sejauh mana penyuluh bisa membawa manfaat langsung bagi petani hutan,” tegas Ferdinal.
Catatan penting muncul: meski perhutanan sosial menjadi prioritas, di lapangan masih banyak tantangan, mulai dari lemahnya kelembagaan kelompok tani hutan, keterbatasan akses modal, hingga minimnya pendampingan berkelanjutan. Di titik inilah, IPKINDO dituntut bukan hanya menjadi organisasi profesi, tetapi motor penggerak pemberdayaan masyarakat hutan.
Selain itu, konsistensi rapat kerja tahunan serta penyusunan AD/ART yang inklusif juga disebut Ferdinal sebagai syarat agar IPKINDO tidak berjalan di tempat. Kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan swasta harus diperkuat agar penyuluh punya posisi tawar jelas dalam pembangunan kehutanan.
Musyawarah kali ini akan menjadi ujian awal, apakah IPKINDO Sumbar mampu melahirkan kepemimpinan visioner yang siap menjawab tantangan zaman, atau justru terjebak dalam rutinitas organisasi tanpa arah.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar