Padang (LN) - Sekretariat DPRD Sumbar kembali meraih penghargaan yang ke empat kalinya dengan predikat Informatif. Penghargaan yang diterima pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, diadakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar. Kamis malam (21/12) di ZHM Premiere Hotel Padang.
Penghargaan tersebut diserahkan lansung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi ketua KI Sumbar Noval Wiska kepada Sekretaris DPRD Sumbar diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Zardi Syahrir, SH. MM.
Zardi mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas penghargaan yang diterima DPRD Sumbar.
“Ini juga sebuah penilaian bahwa Komisi Informasi menilai DPRD Sumbar komitmen menerapkan keterbukaan informasi.”
“Penghargaan ini menjadi pemicu kami untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan akan terus berupaya mempertahankan predikat Informatif ini. Sebab, tidak semua perangkat daerah mendapatkan penghargaan tersebut”, ujar Zardi.
Zardi menjelaskan pada hakekatnya keterbukaan informasi public di DPR Sumbar merupakan semangat dalam menjaga marwah dan martabat masyarakat Sumatera Barat.
Kinerja DPRD ini kita public sebesarnya ke media dan menggali lebih dalam lagi bagaimana dampak dari informative bagi masyarakat.
Kita punya tagline di DPRD “Keterbukaan informasi public mewujudkan DPRD yang dicintai public.”
“Kita berharap dari DPRD semua OPD di lingkup Prov. Sumatera Barat juga informative. Karna semua kekuatan itu memberikan dampak menjaga nama baik daerah.”
Pada kesempatan itu Zardi juga mengucapkan terima kasih kepada KI Sumbar yang telah bekerja dengan baik, apa yang telah dilakukan KI Sumbar hari ini kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menyebutkan, selama proses monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 Badan Publik (BP) ini dilakukan pada Agustus hingga Oktober itu, sebanyak 426 badan publik yang monev, dan sebanyak 396 badan publik yang mengisi kuisioner.
"Dari 396 badan publik yang kembalikan (mengisi) kuisioner tahun ini, ada 38 BP yang informatif, 33 menuju informatif, 74 cukup informatif, 39 kurang informatif dan 194 tidak informatif," Nofal Wiska menjelaskan.
Dia melanjutkan, “KI Sumbar menargetkan 50 persen dari badan publik yang dinilai berpredikat informatif dan menuju informatif.”
"Kami tidak bosan bosan untuk mengingatkan kepada bapak ibu pimpinan badan publik untuk meningkatkan layanan informasi publik, karena KIP ini manfaatnya untuk badan publik itu sendiri."
Nofal menambahkan, monev KI Sumbar bukan merupakan kompetisi, tetapi adalah memotret apakah badan publik sudah menerapkan layanan informasi publik di badan publik masing-masing.
Menanggapi senang dan tidak senang serta ada yang kecewa dan marah dengan hasil dari pelaksanaan monev ini, Noval menganggap hal yang lumrah dan resiko dari sebuah penilaian.
KI Sumbar berharap jangan melihat dari nilai nilai tersebut tetapi jadikanlah motivasi dalam pembenahan pelayanan informasi publik,” pungkasnya (Aldi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar