Menanggapi hal itu, Dinas PRKP Kota Padang selaku penanggung jawab kegiatan bantuan RTLH memberikan klarifikasi untuk menjelaskan persoalan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi liar yang bisa menimbulkan fitnah yang merugikan pihak lain.
Hal itu dipaparkan, Dinas DPRKP Padang, melalui PPK Bantuan RTLH, Virgistia Abizar (Enggis) saat dijumpai media ini, Rabu (15/2) di Padang.
Pelaksanaan bantuan RTLH paket.II telah terselesaikan pada Desember 2022 lalu, dengan beberapa catatan yang harus dilakukan oleh pihak penyedia.
Meskipun pekerjaan itu telah di PHO, namun pekerjaan yang rusak masih menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia sampai 6 bulan kedepannya.
Pihak penyedia harus melakukan pemeliharaan atas pekerjaan tersebut sampai dilakukannya FHO, jelas Enggis.
Apabila kerusakan itu tidak dikerjakan atau diperbaiki oleh pihak penyedia, maka jaminan pemeliharaan sebesar 5 persen akan dicairkan untuk melakukan hal itu.
Oleh karena itu, jika ada keluhan yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan RTLH, silahkan menginformasikan kepada Dinas PRKP Padang untuk bisa segera ditindaklanjuti, pesannya.
Program bantuan RTLH ini harus tepat guna, artinya bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.
Sehubungan dengan adanya keluh kesah yang disampaikan ibu Leni, maka Dinas PRKP Padang telah menginstruksikan kepada pihak penyedia CV. Giunayla Putri Sheza (GPS) untuk memperbaiki kerusakan tersebut.
Karena, kami (Dinas PRKP Padang) tidak ingin adanya masyarakat penerima bantuan yang merasa dirugikan, tegasnya.
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar