PADANG (LN) — Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) Kota Padang Tahun 2026 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Padang, Senin (16/11/2026). Rapat ini bertujuan memantapkan langkah strategis guna merebut kembali predikat KLA kategori Utama pada evaluasi tahun 2026 yang penganugerahannya akan dilangsungkan pada tahun 2027.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang, Boby Firman, serta turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana. Hadir pula unsur Forkopimda Kota Padang, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemko Padang beserta jajaran Gugus Tugas KLA 2026, serta pimpinan lembaga layanan pemenuhan hak anak, LSM pemerhati anak, dan perlindungan khusus anak.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menegaskan bahwa penyelenggaraan KLA memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Menurutnya, pemenuhan hak anak tidak dapat berjalan secara parsial atau hanya dibebankan pada satu perangkat daerah saja.
"Penyelenggaraan KLA menjadi penting karena pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara parsial ataupun hanya melalui satu perangkat daerah saja. Untuk itu, mari kita lakukan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi vertikal, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan forum anak daerah karena lima elemen ini merupakan penentu keberhasilan program KLA," ujar Boby.
Ia juga menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Padang, seluruh lembaga, instansi, dan OPD yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA 2026 wajib memberikan dukungan penuh agar target predikat Utama dapat tercapai.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota Padang, untuk tahun 2026 ini Kota Padang harus meraih predikat Utama dan wajib didukung oleh semua lembaga, instansi, maupun OPD Gugus Tugas KLA 2026. Mari kita rebut kembali predikat Utama KLA dengan sinergi, komitmen, dan kontribusi seluruh gugus tugas pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota yang aman, nyaman, inklusif, dan mampu memenuhi hak anak secara optimal," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang Tahun 2026, Wanda Leksmana, menyampaikan apresiasi atas pencapaian dan posisi strategis Kota Padang dalam penilaian tingkat nasional.
"Alhamdulillah, kita adalah salah satu daerah di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat yang dikunjungi oleh kementerian dalam verifikasi lapangan Kota Layak Anak," ungkap Wanda.
Ia mengingatkan, pada evaluasi KLA tahun 2025 lalu, Kota Padang mengantongi predikat Nindya, yang berada di tingkat ketiga dari lima tingkatan KLA (Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA). Berbekal berbagai inovasi yang tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran, pihaknya optimis Kota Padang dapat melesat naik meraih predikat Utama pada evaluasi tahun ini.
Rangkaian penilaian KLA Kota Padang Tahun 2026 sendiri telah melewati tahapan evaluasi mandiri, verifikasi administrasi, Pengarusutamaan Hak Anak (PUVA), dan konsinyasi. Saat ini, tahapan krusial berikutnya adalah verifikasi lapangan secara langsung oleh Kementerian PPPA yang dijadwalkan berlangsung pada 18–19 November 2026.
Verifikasi lapangan ini akan dibagi ke dalam dua agenda utama:
- Sesi Desk (Rabu, 18/11/2026): Dilaksanakan oleh DP3AP2KB selaku leading sector bersama Ketua Tim Civil Society Operator KLA 2026.
- Kunjungan Lapangan (Kamis, 19/11/2026): Dilakukan secara tentatif dan acak (random) ke berbagai lokus strategis.
Lokus kunjungan lapangan mencakup bidang pemenuhan hak anak—seperti Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Masjid Ramah Anak, Taman Bermain/Baca Ramah Anak, Pusat Kreativitas Anak, LDPI Disabilitas, LPKS, Panti Asuhan, Puspaga, Forum Anak, Ruang Laktasi kantor OPD, Kawasan Tanpa Rokok, serta Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak. Selain itu, peninjauan juga menyasar lokus perlindungan khusus anak yang meliputi UPTD PPPA, LPKA, Bapas, Pengadilan, Kemenag, KUA, Unit PPPA Polresta Padang, Rumah Aman, hingga kantor OPD terkait.
Melalui persiapan yang matang ini, seluruh OPD dan pemangku kepentingan diimbau untuk mengambil peran aktif sesuai tugas dan kewenangannya, guna memastikan kesiapan lokasi, kelengkapan sarana prasarana, serta penyediaan bukti dukung pelaksanaan program secara optimal. (LN)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar