Menelusuri Jaringan Hitam BBM Subsidi: Truk Tangki "Siluman" PT. AJO Pengangkut 5.000 Liter Solar untuk Proyek SPAM Agam Diduga Bodong dan Tak Berizin - Laksus News | Portal Berita

Breaking

"SELAMAT HARI BHAKTI ADYAKSA KE-66, AKSELERASI KEJAKSAAN UNTUK INDONESIA MAJU"
SELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL"

Selasa, 17 November 2026

Menelusuri Jaringan Hitam BBM Subsidi: Truk Tangki "Siluman" PT. AJO Pengangkut 5.000 Liter Solar untuk Proyek SPAM Agam Diduga Bodong dan Tak Berizin



​AGAM (LN) — Praktik penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sumatera Barat kembali terbongkar melalui temuan lapangan yang mengindikasikan adanya sindikat distribusi ilegal berkedok proyek strategis nasional. 


Sebuah truk tangki berkapasitas 5.000 liter dengan nomor polisi BM 8441 RF yang bertuliskan PT. AJO tertangkap basah mengangkut solar subsidi yang diduga dialirkan untuk kebutuhan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana di Kabupaten Agam, yang dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (HK).


​Namun, penelusuran lebih mendalam dari aspek legalitas korporasi, perizinan energi, hingga verifikasi fisik kendaraan membuka tabir kejanggalan sistemik yang mengarah pada tindak pidana migas berlapis dan dugaan penggunaan identitas palsu.


​Kronologi Lapangan: Pengakuan Sopir dan Jejak Gudang Payakumbuh


​Sebagaimana dilansir dari media bapermennews, kendaraan tangki biru-putih tersebut terpantau melintas di jalur Padang Pariaman sebelum akhirnya berhenti di sebuah rumah makan. Saat dikonfirmasi, pengemudi truk yang berinisial Jafar Rambe berdalih hanya bertugas sebagai kurir lapangan yang mengantarkan muatan ke lokasi proyek.


​Pengakuan mengejutkan terungkap ketika Jafar menyebutkan bahwa 5.000 liter solar tersebut merupakan milik seseorang berinisial J yang bersumber dari sebuah gudang penyimpanan di kawasan Payakumbuh.


​Pernyataan ini memperkuat indikasi adanya black market (pasar gelap) energi bersubsidi yang disedot dari alokasi masyarakat, lalu dikumpulkan di gudang penimbunan ilegal sebelum didistribusikan ke proyek-proyek komersial berskala besar guna menekan biaya operasional secara melawan hukum.


​Jerat Hukum: Izin Usaha Pengangkutan Migas Fiktif & Pelanggaran BPH Migas


​Hasil penelusuran terhadap database perizinan hilir migas menunjukkan pelanggaran telak yang dilakukan oleh pihak operator.


Berdasarkan database resmi badan usaha penyalur dan pengangkut migas, nama PT. AJO sama sekali tidak tercatat sebagai badan usaha yang mengantongi Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Kementerian ESDM atau BKPM.


Bahkan, Armada transportir tersebut juga tidak terdaftar secara resmi di BPH Migas sebagai badan usaha pemegang izin niaga umum atau pengangkutan BBM industri yang sah.


​Secara hukum, penggunaan armada transportir yang tidak memiliki Izin Usaha Pengangkutan untuk mendistribusikan BBM—terlebih jenis solar bersubsidi merupakan pelanggaran berat terhadap regulasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia.


​Temuan Kritis: Dugaan Modifikasi Kendaraan dan Nomor Polisi Palsu


​Investigasi mendalam terhadap aspek fisik dan administratif kendaraan dengan nomor polisi BM 8441 RF (kode wilayah Provinsi Riau) menguak sejumlah indikasi kuat manipulasi data.


Penelusuran lebih lanjut melalui data registrasi Samsat dan Uji Berkala Kendaraan (KIR Dishub) wajib dilakukan untuk menguji apakah pelat nomor BM 8441 RF benar-benar terdaftar atas nama PT. AJO atau perorangan, atau apakah nomor polisi tersebut merupakan pelat palsu (nomor pelat tempel) yang sengaja dipasang untuk mengelabui petugas di jalan raya.


Semestinya, Truk tangki yang mengangkut bahan bakar berbahaya wajib memenuhi standar spesifikasi teknis ketat yang tercatat dalam buku KIR. Jika terdaftar sebagai kendaraan angkutan umum non-tangki yang dimodifikasi secara ilegal menjadi tangki penampung BBM, maka operator telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda Rp24 juta.


​Bayang-Bayang Bekingan Oknum Aparat dan Tanggung Jawab Korporasi


​Kasus ini semakin keruh tatkala muncul komunikasi telepon dari seorang pria berinisial A—yang menurut keterangan sopir diklaim sebagai oknum anggota TNI AD—yang berupaya "mengamankan" muatan tersebut dan menyebut asal-usul solar dari oknum TNI AL di Pekanbaru. 


Klaim ini menuntut audit internal militer guna memastikan apakah ada pencatutan nama institusi atau keterlibatan oknum dalam sindikat mafia migas.


​Di sisi lain, korporasi terkait tidak boleh lepas tangan, PT. AJO Wajib mempertanggungjawabkan legalitas badan usaha, status kepemilikan armada, serta manifest dokumen pengiriman (surat jalan) muatan 5.000 liter solar tersebut.


Sedangkan, PT. Hutama Karya (HK) Selaku penanggung jawab proyek SPAM di Agam, pihak manajemen harus transparan mengaudit vendor penyedia material dan logistik mereka, guna memastikan apakah proyek negara ini disuplai menggunakan bahan bakar ilegal.


​Ancaman Pidana Berat: 6 Tahun Penjara dan Denda Rp60 Miliar


​Secara yuridis, tindakan penyelewengan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi diatur tegas dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Pelaku terancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.


​Aparat penegak hukum didesak untuk bergerak cepat membongkar rantai pasok ini dari hulu ke hilir—mulai dari gudang penimbunan di Payakumbuh, keabsahan fisik dan dokumen kendaraan PT. AJO, hingga aliran dana dan pihak-pihak yang memesan solar ilegal tersebut.


​Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan koreksi bagi pihak PT AJO, PT Hutama Karya, saudara Jafar Rambe, serta pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tunggu berita selanjutnya. (Tim/red)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

"Streaming Laksusnews"