PADANG (LN) — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang memastikan seluruh catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi belanja bantuan sosial (bansos) pengadaan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) Tahun Anggaran 2025 telah ditindaklanjuti secara tuntas melalui pengembalian dana ke kas negara atau daerah.
Adapun audit BPK menyoroti realisasi anggaran pengadaan seragam sekolah dan LKS yang mencapai Rp6.194.435.600 (sekitar Rp6,19 miliar) dari total alokasi belanja bansos APBD 2025 sebesar Rp21,66 miliar dengan realisasi Rp17,94 miliar.
Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menegaskan bahwa pihaknya sangat kooperatif dan langsung menerjunkan Inspektorat Kota Padang untuk melakukan pemeriksaan khusus (riksus) begitu LHP BPK diterbitkan.
Dari hasil pemeriksaan khusus tersebut, ditemukan adanya kelebihan pembayaran yang murni dipengaruhi oleh persoalan validitas data penerima, seperti data ganda serta siswa yang telah pindah sekolah. Menanggapi temuan pada angka nilai pengadaan tersebut, pihak sekolah bersama para vendor atau penyedia barang langsung merespons dan menyelesaikan kewajiban penyetoran pengembalian dana.
"Pihak-pihak terkait, baik dari unsur kepala sekolah maupun pihak vendor atau penyedia barang, telah merespons temuan ini dengan baik dan telah melakukan penyetoran pengembalian dana ke kas negara atau daerah sesuai ketentuan," tegas Yopi sambil menunjukkan bukti setor kepada wartawan, Senin (3/11/2026) di Padang.
Batas Tegas Hukum: LHP BPK Ranah Administrasi, Bukan Pidana Korupsi
Menanggapi dinamika atas temuan audit tersebut, Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., pakar hukum pidana dan hukum administrasi, mengingatkan pentingnya mendudukkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sesuai koridor Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU BPK. Audit BPK pada dasarnya merupakan instrumen pengawasan rutin dan pembinaan institusional untuk mengevaluasi tata kelola keuangan, bukan proses peradilan pidana.
Prof. Romli Atmasasmita merinci tiga poin krusial dalam membedakan domain administrasi dan pidana.
Fungsi Pembinaan Institusi : Temuan administratif BPK—termasuk persoalan kelengkapan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) formal atau dinamika basis data penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)—merupakan bagian dari evaluasi sistem pengendalian internal, bukan indikasi awal tindak pidana.
Mekanisme Penyelesaian Melalui UU BPK : Berdasarkan UU BPK, manakala ditemukan kelebihan bayar akibat kekeliruan administratif atau teknis, mekanisme utamanya adalah pengembalian dana ke kas negara dalam batas waktu yang ditentukan. Ketika pengembalian telah tuntas dilaksanakan, kewajiban pemulihan keuangan secara administratif telah selesai.
Pemberlakuan Asas Ultimum Remedium dan Menjaga Stabilitas Birokrasi : Dalam penegakan hukum keuangan publik, hukum pidana korupsi wajib ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).
Apabila setiap temuan administratif dalam LHP BPK langsung ditarik ke ranah hukum pidana korupsi, dikhawatirkan akan memicu ketakutan massal di tubuh birokrasi, yang pada akhirnya justru membuat para pejabat ragu mengambil keputusan dan memilih mundur dari jabatannya.
Selama masalah bersumber dari kekeliruan administratif atau data teknis yang langsung disikapi dengan itikad baik melalui pengembalian dana, penyelesaiannya berada sepenuhnya dalam koridor Hukum Administrasi Negara dan UU BPK.
Dengan tuntasnya pengembalian kelebihan pembayaran atas temuan nilai anggaran tersebut, Disdikbud Kota Padang berkomitmen terus membenahi tata kelola administrasi agar pengelolaan anggaran pendidikan ke depan semakin transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. (LN01)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar