PADANG (LN) — Pelaksanaan proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat kembali menuai sorotan investigatif yang tajam. Fokus utama tertuju pada proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat) yang dikerjakan oleh CV. Muda Berkarya Kontraktor dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp2.735.775.145.
Di balik angka miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat tersebut, penelusuran mendalam mengungkap adanya indikasi kuat aroma nepotisme birokrasi, karut-marut pengadaan, pengabaian telak terhadap standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pekerjaan, hingga sikap tertutup dan alergi transparansi dari para pejabat penanggung jawab.
Konfirmasi Wartawan Dihindari, Sekretaris Dinas Tutup Mulut
Upaya konfirmasi yang dilayangkan oleh awak media kepada Sekretaris Dinas Yuni Andra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kabag Umum Hardison terkait pelaksanaan proyek ini menemui jalan buntu.
Saat dikonfirmasi mengenai substansi krusial proyek mulai dari persentase bobot pekerjaan riil, rincian item pekerjaan, hingga transparansi anggaran pihak Sekretaris Dinas dan Kabag Umum terkesan sengaja menghindar dan mencari-cari kesibukan lain.
Sikap bungkam dan menghindar ini memicu kecurigaan publik bahwa ada hal yang sengaja ditutupi dari pengelolaan anggaran negara. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan mandat undang-undang yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap pejabat instansi pemerintah, terlebih dalam proyek bernilai miliaran rupiah.
Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Berjanji Beri Peringatan
Menanggapi sikap tertutup serta polemik yang terjadi di lingkup internal birokrasinya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si., akhirnya memberikan respons tegas.
Kadisdik Sumbar Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si. berjanji akan memberikan teguran dan peringatan keras kepada anggotanya termasuk Sekretaris Dinas Yuni Andra dan Kabag Umum Hardison selaku KPA agar lebih kooperatif terhadap media, transparan dalam keterbukaan informasi publik, serta memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
Sisa Waktu Pelaksanaan Mepet & Diduga Bobot Pekerjaaan Minus
Berdasarkan data kontrak resmi yang tertera pada plang proyek, rincian teknis pelaksanaan paket pekerjaan ini adalah sebagai berikut: Nomor Kontrak: EP-01M49ZW9AOWYSCP65JRDVW096D, Tanggal Kontrak: 09 Oktober 2026, Waktu Pelaksanaan: 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari Kalender, Batas Akhir / Tenggat Waktu (Deadline): 23 Desember 2026.
Terhitung sejak penandatanganan kontrak hingga peninjauan lapangan pada 11 November 2026, proyek ini telah berjalan selama 34 hari kalender. Dengan demikian, sisa waktu efektif bagi CV. Muda Berkarya Kontraktor tinggal 41 hari kalender lagi.
Estimasi Kurva S dan Deviasi: Memasuki hari ke-34 dari total 75 hari masa kontrak (atau hampir 45% dari durasi waktu keseluruhan), secara teoretis akumulasi bobot fisik ideal seharusnya sudah berada di kisaran 40% hingga 45% yang mencakup penyelesaian pekerjaan bongkaran, struktur ringan, serta instalasi utilitas dasar.
Indikasi Keterlambatan: Berdasarkan kondisi visual di lapangan dan tertutupnya akses informasi terkait laporan progres riil, muncul dugaan kuat bahwa bobot pekerjaan mengalami keterlambatan (delay) dari jadwal rencana kurva S. Sisa waktu 41 hari kalender ke depan menjadi taruhan berat bagi kontraktor untuk merampungkan sisa pekerjaan arsitektural dan finishing bernilai miliaran rupiah tersebut tanpa mengorbankan mutu.
Bukti Visual Pelanggaran K3
Berdasarkan dokumentasi visual investigasi lapangan yang diambil pada 11 November 2026 pukul 15.20 WIB, ditemukan fakta-fakta memprihatinkan terkait metode kerja di dalam area kantor Disdik Sumbar:
- Pengabaian Total Alat Pelindung Diri (APD): Terlihat di lapangan, buruh dan pekerja konstruksi tampak beraktivitas di atas perancah (scaffolding) tanpa mengenakan perlengkapan K3 dasar seperti helm keselamatan (safety helmet), rompi pengaman, sepatu safety, maupun tali pengaman (full body harness).
- Risiko Kerja Ketinggian: Pembiaran terhadap pekerja yang beraktivitas tanpa standar keselamatan di area renovasi gedung bertingkat menunjukkan lemahnya pengawasan dari manajemen lapangan kontraktor pelaksana.
Jejak Birokrasi dan Dugaan Kuat Nepotisme
Sorotan tajam turut diarahkan pada rantai birokrasi dan penanggung jawab anggaran di Disdik Sumbar. Proyek bernilai miliaran rupiah ini berada di bawah koordinasi Sekretaris Dinas Yuni Andra serta KPA yang dijabat oleh Kabag Umum Hardison.
Terungkap, selain proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat), ternyata CV. Muda Berkarya Kontraktor juga menggarap sejumlah paket strategis di Disdik Sumbar sehingga menimbulkan tanda tanya besar.
Berdasarkan data anggaran, entitas kontraktor yang sama juga tercatat menangani proyek-proyek lain di bawah naungan Disdik Sumbar, di antaranya:
- Proyek Pembangunan RKB SMAN 1 Padang Panjang senilai Rp248.220.900 (SP No. EP-01M2VFNBP6BBHMK1257CXCB9TM tanggal 22 September 2026, sumber dana DBH).
- Proyek Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 5 Payakumbuh senilai Rp95.786.700 (SPK No. 10936548/SPK/SMA/SARPRAS-2026 tanggal 23 Juli 2026, sumber dana PAD).
Penyaluran dan akumulasi paket pekerjaan yang berulang pada satu korporasi kontraktor yang sama memicu dugaan kuat adanya praktik konflik kepentingan, kolusi, dan nepotisme dalam lingkaran birokrasi internal Disdik Sumbar.
Hingga saat ini media telah melayangkan konfirmasi kepada KPA/PPK kegiatan namun hingga berita ditayangkan belum ada jawaban. Media ini memberikan ruang hak jawab dan konfirmasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi resmi guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional sesuai dengan UU Pers. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar