PADANG (LN) – Pemerintah Kota Padang melakukan langkah radikal dalam memangkas birokrasi keuangan dengan meresmikan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui sistem SIPD-RI.
Langkah ini diproyeksikan sebagai instrumen utama dalam menutup celah praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi yang kerap menghantui proses pencairan anggaran daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang sekaligus Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Raju Minropa, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa transformasi digital ini bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan upaya konkret memperkuat integritas aparatur.
“Sistem ini adalah jawaban atas tuntutan transparansi. Begitu SP2D mendapatkan persetujuan atau approve di dalam sistem, dana akan langsung ditransfer ke rekening tujuan secara otomatis.
Tidak ada lagi proses manual yang memungkinkan adanya interaksi tatap muka antara petugas kami dengan pihak ketiga,” ujar Raju Minropa usai sosialisasi di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Senin (27/4/2026).
Transparansi Tanpa Tatap Muka
Raju menjelaskan, pola konvensional yang mengharuskan pemangku kepentingan datang ke kantor untuk mengecek status pencairan kini telah ditinggalkan. Dengan SIPD-RI yang terintegrasi secara nasional, seluruh alur dokumen dapat dipantau secara real-time. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan mitra kerja terhadap tata kelola keuangan Pemko Padang.
"Prinsip kita jelas: cepat, aman, dan transparan. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD mengalir tepat waktu tanpa ada hambatan birokrasi yang sengaja diciptakan," tambah Raju dengan nada tegas.
Keamanan Berlapis dan Waspada Siber
Mengingat seluruh proses kini bergantung pada infrastruktur digital, pihak Bank Nagari turut memperkuat sistem dengan fitur Double Authentication. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko kejahatan siber yang menyasar kas daerah.
Namun, Raju Minropa memberikan peringatan keras kepada seluruh bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa kecanggihan sistem akan sia-sia jika faktor manusia (human factor) lalai dalam menjaga kerahasiaan akses.
“Sistem sudah dikunci rapat dengan dua lapis autentikasi. Saya instruksikan kepada seluruh bendahara untuk tidak sekali-kali membagikan user ID atau kata sandi kepada siapa pun. Keamanan kas daerah adalah tanggung jawab mutlak,” tegasnya lagi.
Menuju Padang Pintar 2029
Penerapan SP2D Online ini merupakan salah satu pilar dalam peta jalan (roadmap) Padang Pintar 2029. Dengan efisiensi yang tercipta dari digitalisasi ini, Pemko Padang optimistis penyerapan anggaran di tahun 2026 akan lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menciptakan iklim kerja yang bersih dari praktik koruptif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar