PADANG – Langkah Gubernur Sumatera Barat yang turun langsung meninjau fenomena "tanah timbul" di Pantai Parkit, Kota Padang, justru memicu polemik di ruang digital. Alih-alih mendapatkan apresiasi, unggahan di akun TikTok resmi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar tersebut justru dibanjiri komentar miring yang mempertanyakan urgensi dan kualitas kinerja birokrasi saat ini.
Lihat video tiktok, klik disini
"Pasia Taonggok" yang Didramatisir?
Publik menyoroti narasi pemerintah yang menyebut fenomena tersebut sebagai "daratan baru" akibat sedimentasi banjir. Seorang warga net dengan akun UDA REFI secara lugas menyindir bahwa fenomena tersebut adalah hal biasa di pesisir.
"Itu ndak tanah timbul namonyo do, pasia dibao ombak tu namonyo pasia taonggok," tulisnya.
Komentar ini seolah menampar narasi formal pemerintah yang mencoba membungkus tumpukan pasir sisa ombak menjadi sebuah fenomena alam yang seolah-olah genting untuk ditinjau secara protokoler.
Publik Menagih Gebrakan Nyata
Sorotan tajam tidak hanya tertuju pada objek peninjauan, tetapi meluas ke performa kepemimpinan daerah. Akun Wawan secara terbuka mengkritik minimnya inovasi yang berdampak langsung pada masyarakat luas selama dua periode terakhir.
"SDH 2 periode Gubernur Sumbar kurang Gebrakannya yg pro rakyat," tulisnya.
Senada dengan itu, akun capricorn mengingatkan agar pemerintah fokus pada amanah rakyat: "Yang kadikarajokan tu, apo nan diamanahkan rakyat mu... supayo sejahtera."
Kritik-kritik ini mencerminkan adanya gap atau jurang pemisah antara agenda seremonial pejabat dengan kebutuhan mendasar masyarakat Sumatera Barat yang sedang berjuang di tengah himpitan ekonomi.
Edukasi Lemah, Aroma Pencitraan Menyengat
Kualitas informasi yang disajikan oleh instansi teknis seperti DKP Sumbar juga tidak luput dari sasaran. Netizen menyayangkan akun resmi pemerintah hanya dijadikan alat dokumentasi perjalanan tanpa ada nilai edukasi atau analisis ilmiah yang memadai.
"Coba buat kontennya yang ada sedikit edukasi... masa sekelas dinas kayak gini," tulis salah satu akun. Akun lain bahkan secara eksplisit melabeli kegiatan ini dengan satu kata: "Pencitraan."
Pemborosan Momentum
Kehadiran Gubernur di bibir pantai untuk sekadar melihat tumpukan pasir tanpa membawa solusi konkret bagi nelayan atau mitigasi bencana pesisir yang nyata, memperkuat dugaan adanya degradasi prioritas dalam manajemen birokrasi.
Jika peninjauan ini hanya berujung pada konten media sosial tanpa adanya kajian teknis transparan yang dipublikasikan ke masyarakat, maka kekhawatiran netizen soal "kualitas berita" dan "pencitraan" benar-benar menemukan kebenarannya. Publik kini tidak lagi mudah terkesima dengan sepatu yang kotor oleh pasir pantai jika perut dan kesejahteraan mereka tetap terabaikan.
Hingga berita ini ditayangkan media ini masih berupaya meminta tanggapan dari DKP Sumbar. Tunggu berita selanjutnya !
#TIM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar