Morowali, Sulawesi Tengah (LN) — Latihan Komando Gabungan Terpadu TNI 2025 secara tak terduga membuka salah satu anomali terbesar dalam tata kelola negara: keberadaan bandara dan mobilitas tenaga kerja asing yang selama enam tahun berjalan tanpa pengawasan penuh aparatur Republik Indonesia. Temuan ini memicu pertanyaan keras: bagaimana sebuah wilayah strategis dapat begitu leluasa beroperasi tanpa negara?
Temuan itu mengemuka setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran TNI melakukan inspeksi mendadak di kawasan industri nikel PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Apa yang mereka temukan bukan sekadar kekosongan administratif—tetapi indikasi bahwa negara telah absen di pintu gerbang udara yang menjadi salah satu jalur pergerakan logistik dan manusia terbesar di kawasan industri tersebut.
Tidak Ada Negara di Pintu Masuk: Fakta Lapangan yang Mengejutkan
Ketika TNI menggelar operasi force down, perebutan pangkalan udara, dan inspeksi fasilitas, mereka mendapati:
- Tidak ada petugas Imigrasi di bandara.
- Tidak ada petugas Bea Cukai untuk memverifikasi barang keluar-masuk.
- Tidak ada AirNav Indonesia yang seharusnya mengendalikan lalu lintas udara.
- Tidak ada aparat yang berwenang mengawasi pergerakan pekerja asing maupun logistik.
Seorang komandan satuan bahkan mengaku kesulitan memasuki area IMIP karena sistem keamanan perusahaan lebih dominan daripada aparat negara. Situasi ini memunculkan paradoks yang mengguncang logika kedaulatan: sebuah fasilitas yang beroperasi di wilayah Indonesia, tetapi tidak berada dalam pengawasan Indonesia.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan secara tegas: “Tidak boleh ada negara di dalam negara.”
Enam Tahun Tanpa Pengawasan: Mengapa Negara Tidak Hadir?
Investigasi awal mengarah pada tiga titik kelalaian struktural:
1. Regulasi longgar dan minimnya kontrol terhadap bandara swasta
Selama bertahun-tahun, fasilitas transportasi di kawasan industri—baik bandara maupun pelabuhan—diatur melalui skema perizinan khusus. Namun, implementasi lapangan menunjukkan kurangnya pengawasan kementerian teknis, sehingga fasilitas tersebut beroperasi seolah-olah zona otonom.
2. Lemahnya fungsi pengawasan lintas kementerian
Kawasan industri berskala besar seperti IMIP selama ini menerima berbagai kemudahan investasi. Dalam praktiknya, pengawasan lintas sektor—Imigrasi, Bea Cukai, Perhubungan, dan aparat daerah—sering kali saling bergantung, dan akhirnya tidak ada yang benar-benar hadir.
3. Norma “ramah investasi” yang kebablasan
Pemerintah pusat sebelumnya mendorong percepatan investasi nikel dan baterai. Namun, pendekatan pro-investasi itu tidak diimbangi dengan mekanisme audit dan pengamanan negara yang memadai. Kebijakan percepatan investasi membuka ruang kosong yang kemudian tak diisi negara.
Bandara yang Beroperasi Sendiri: Risiko yang Mengancam Negara
Tanpa kehadiran negara, bandara tersebut berpotensi menjadi pintu masuk:
- Pekerja asing tanpa verifikasi identitas,
- Pengiriman logistik bernilai tinggi tanpa pemeriksaan bea,
- Pergerakan alat teknologi sensitif,
- Akses udara yang tidak tercatat dalam sistem pertahanan nasional.
Situasi ini sangat rawan karena kawasan Morowali berada tidak jauh dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)—jalur strategis dunia bagi kapal selam, pesawat intai, dan logistik Indo-Pasifik.
Momentum TNI Menemukan Anomali: Latihan Militer yang Menjadi Temuan Negara
Saat TNI melakukan latihan force down, operasi perebutan pangkalan udara, dan interogasi pilot, barulah terlihat bahwa negara tidak memiliki pijakan di fasilitas udara tersebut.
Hadirnya Jaksa Agung dan Kepala BPKP dalam rangkaian latihan memperkuat kesan bahwa temuan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi indikasi kebocoran kedaulatan dan tata kelola yang memerlukan tindakan cepat.
Latihan yang awalnya dirancang sebagai simulasi pertahanan berubah menjadi audit kedaulatan langsung di lapangan.
Bagaimana Ini Bisa Berlangsung Selama Enam Tahun?
Sumber internal TNI dan aparat yang mengetahui perkembangan ini menyebutkan tiga faktor kunci:
1. Minimnya inspeksi rutin Banyak fasilitas industri raksasa tidak pernah diaudit secara menyeluruh oleh pemerintah pusat.
2. Ketergantungan ekonomi pada investor asing Pemerintah sebelumnya sangat fokus pada produksi nikel dan hilirisasi, sehingga aspek pengawasan keamanan menjadi terpinggirkan.
3. Model kawasan industri yang tertutup IMIP menerapkan sistem keamanan internal yang ketat, sementara aparat negara tidak memiliki akses permanen.
Presiden Prabowo Mengambil Alih: Negara Kembali Hadir
Setelah laporan Menhan, Presiden menginstruksikan:
1. Audit total seluruh bandara swasta,
2. Penempatan kembali aparat negara di IMIP,
3. Normalisasi tata kelola bandara dan pelabuhan,
4. Penindakan potensi pelanggaran izin dan hukum,
5. Koordinasi lintas kementerian untuk mengembalikan kontrol negara sepenuhnya.
Langkah ini menandai babak baru: negara tidak lagi pasif dalam urusan kawasan industri strategis.
Akar Masalah: Pemerintah Terlalu Sibuk Membangun, Kurang Sibuk Mengawasi
Temuan Morowali ini pada dasarnya menunjukkan rapuhnya sistem pengawasan negara di era percepatan pembangunan: Infrastruktur tumbuh cepat, Industri melebar cepat, Investor masuk cepat, tetapi pengawasan negara berjalan lambat.
Akibatnya, terbentuklah ruang abu-abu yang memungkinkan aktor non-negara mengisi fungsi-fungsi yang seharusnya dijalankan negara.
Kesimpulan: Morowali Menjadi Cermin Kelalaian Negara
Fenomena “negara dalam negara” di Morowali bukan sekadar kekosongan administratif—tetapi alarm keras bagi tata kelola kedaulatan Indonesia. Enam tahun tanpa negara di pintu masuk udara strategis menunjukkan betapa lemahnya pengawasan pemerintah sebelumnya.
Namun kini, setelah temuan TNI, negara kembali hadir.
Dan satu pelajaran penting disimpulkan: Kedaulatan tidak hilang sekaligus—ia hilang sedikit demi sedikit saat negara berhenti mengawasi. Morowali adalah bukti nyata bagaimana kelalaian itu dibiarkan terlalu lama.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar