Jakarta (LN) – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Surat pengunduran diri disampaikan langsung oleh Gibran kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan Gibran dan pimpinan MPR berlangsung singkat.
"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut," kata Muzani di Gedung MPR.
MPR segera menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Siang ini, menurut Muzani, MPR segera melakukan rapat gabungan.
Mekanisme Pengunduran Diri
Konstitusi memberi waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden. MPR pun akan menggunakan waktu tersebut untuk menyiapkan prosesnya.
Hal ini karena pengisian jabatan Wapres yang kosong sebelum masa jabatan berakhir tidak dapat ditunjuk langsung oleh presiden. Konstitusi mengatur MPR memiliki kewenangan memilih pengganti dari dua nama yang diajukan presiden.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. MPR berwenang memilih Wakil Presiden untuk mengisi jabatan yang kosong dari dua nama calon yang diajukan Presiden.
"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan oleh Presiden," demikian bunyi Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Mekanisme pemilihan wakil presiden diatur secara rinci dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Kedua calon kemudian menyampaikan pernyataan kesiapan untuk dicalonkan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara berlangsung. Dalam forum itu, anggota MPR memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Namun, jika kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR harus mengulang pemungutan suara satu kali.
Apabila hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, keputusan akhir berada di tangan Presiden. Presiden berwenang memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Setelah proses pemilihan selesai, Wakil Presiden terpilih akan dilantik dalam sidang paripurna MPR. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 47 UU MD3.
Jika MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, pengucapan sumpah atau janji dilakukan di hadapan rapat paripurna DPR. Apabila DPR juga tidak dapat menggelar rapat, pelantikan berlangsung di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung.
Dengan demikian, pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Presiden mengajukan dua nama, sedangkan MPR menentukan satu calon untuk menduduki posisi tersebut melalui sidang paripurna.
Versi Berita Baru (Profesional & Jurnalistik)
JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka secara resmi meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengonfirmasi penyerahan surat pengunduran diri tersebut usai melaksanakan pertemuan singkat dengan Gibran. Muzani menyatakan bahwa pihak Gibran telah meminta agar lembaga legislatif tersebut dapat segera menindaklanjuti dan memproses permohonan pengunduran diri itu. Menanggapi hal tersebut, pimpinan MPR langsung menjadwalkan rapat gabungan pada siang hari ini untuk membahas langkah konstitusional selanjutnya.
Prosedur Konstitusional Pengisian Jabatan Wakil Presiden
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur secara ketat demi menjaga kesinambungan pemerintahan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna dalam rangka memilih Wakil Presiden baru dari dua nama usulan Presiden.
Mekanisme teknis pemilihan ini turut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sejumlah tahapan krusial dalam proses transisi kepemimpinan tersebut meliputi:
- Pengajuan Kandidat: Presiden wajib menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden beserta dokumen kelengkapannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan dilangsungkan.
- Pernyataan Kesiapan: Kedua kandidat diwajibkan menyampaikan komitmen serta pernyataan kesiapan di hadapan sidang paripurna sebelum pemungutan suara dimulai.
- Pemilihan dan Penetapan: Anggota MPR akan menggunakan hak suara mereka untuk memilih salah satu dari dua calon yang diajukan. Calon dengan perolehan suara terbanyak secara sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
Apabila dalam pemungutan suara terjadi perolehan suara yang sama kuat, MPR diwajibkan mengulang proses pemungutan suara satu kali. Jika hasil suara ulang tetap berimbang, hak prerogatif penentuan akhir berada di tangan Presiden untuk memilih salah satu dari dua kandidat tersebut.
Pelantikan dan Sumpah Jabatan
Setelah proses pemilihan di tingkat parlemen rampung, Wakil Presiden terpilih akan dilantik secara resmi dalam Sidang Paripurna MPR sesuai amanat Pasal 47 UU MD3. Konstitusi juga mengatur jalur alternatif apabila dalam kondisi tertentu MPR atau DPR berhalangan menggelar sidang, di mana prosesi sumpah dan janji jabatan dapat dilangsungkan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan langsung oleh pimpinan Mahkamah Agung.
Dengan mekanisme ini, pengisian kekosongan kursi kepemimpinan tingkat nasional tidak melalui pemilihan langsung oleh publik, melainkan melalui mekanisme penunjukan dua kandidat oleh Presiden yang kemudian dipilih secara demokratis melalui sidang paripurna MPR. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar