PADANG (LN) — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, H. Iskandar, M.H.I., berkomitmen aktif memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengurusan label produk guna mengatasi persoalan-persoalan produk UMKM di pasaran yang belum memiliki sertifikasi halal.
Langkah strategis ini dihadirkan untuk memperkuat perlindungan konsumen serta ekosistem halal di ibukota Provinsi Sumatera Barat.
Inisiatif ini lahir dari evaluasi mendalam bahwa peraturan terkait pangan yang berlaku sebelumnya masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek kehalalan secara spesifik.
Di sisi lain, regulasi di tingkat nasional telah mewajibkan seluruh produk UMKM untuk mengantongi label halal. Kesenjangan antara regulasi wajib tersebut dan kenyataan di lapangan di mana masih banyak produk UMKM yang belum berlabel mendorong DPRD untuk menghadirkan kebijakan fasilitasi yang lebih operasional.
Pendampingan Biaya Sertifikasi bagi Pelaku Usaha Mikro
Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro dan pedagang kecil di Kota Padang yang memiliki itikad baik untuk mematuhi aturan jaminan produk halal, namun terbentur oleh keterbatasan modal dan biaya pengurusan.
Melalui program fasilitasi jaminan produk halal ini, pemerintah daerah didorong untuk hadir secara nyata memberikan pendampingan agar proses pengurusan sertifikasi halal bagi produk UMKM yang belum berlabel dapat ditempuh dengan mudah, aman, dan lancar.
Kehadiran pemerintah diharapkan mampu meringankan beban ekonomi pelaku usaha sekaligus mendongkrak daya saing produk lokal.
Transparansi Kuliner Non-Halal dan Pemisahan Alat Produksi
Selain memproteksi pelaku usaha mikro, langkah ini juga menitikberatkan pada perlindungan hak-hak konsumen secara menyeluruh.
H. Iskandar, M.H.I. menyoroti masih ditemukannya tempat-tempat kuliner yang menjual produk non-halal secara bersamaan tanpa penanda yang jelas, sehingga berisiko membuat pengunjung terkecoh. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pelaku usaha kuliner yang turut memasarkan produk non-halal diwajibkan menampilkan label informasi dengan warna yang sangat mencolok.
"Supaya mereka tanpa bertanya pun, mereka sudah tahu," ujar H. Iskandar, M.H.I., menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar baik masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Padang mendapatkan kepastian yang valid tanpa merasa terkecoh.
Tidak hanya sebatas pemasangan label, kebijakan ini juga menyentuh aspek teknis pengolahan makanan guna mencegah kontaminasi silang. Tempat usaha diwajibkan secara tegas memisahkan seluruh peralatan masak dan makan—mulai dari pisau untuk menyayat, wajan, periuk, hingga piring—antara yang diperuntukkan bagi produk halal dan non-halal.
Murni Kepastian Hukum, Selamatkan Masyarakat Konsumen
Menyikapi potensi sensitivitas isu di tengah masyarakat yang majemuk, H. Iskandar memastikan bahwa kebijakan ini sama sekali tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi agama. Menurutnya, langkah tersebut murni merupakan instrumen kepastian hukum dan perlindungan informasi untuk menyelamatkan tatanan masyarakat yang beradat di Kota Padang. (LN01)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar