PADANG (LN) — Kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Barat kembali tercoreng oleh ulah pejabat internalnya. Alih-alih merespons instruksi tegas Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Habibul Fuadi, S.Pd., M.Si., yang telah mewanti-wanti jajarannya untuk bersikap kooperatif dan transparan, Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Yuni Andra, justru menunjukkan perilaku tertutup yang dinilai tidak pantas bagi seorang pejabat publik.
Di tengah sorotan tajam atas proyek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Kantor Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Barat) senilai Rp2.735.775.145,- yang digarap oleh CV. Muda Berkarya Kontraktor, sikap bungkam dan alergi transparansi yang ditunjukkan oleh Yuni Andra memicu kecurigaan publik serta mendesak dilakukannya evaluasi total terhadap integritas jabatan yang diembannya.
Baca berita sebelumnya:
Kadisdik Sudah Ingatkan Kooperatif, Sekretaris Dinas Yuni Andra Malah Bungkam
Padahal, sebelumnya Kadisdik Sumbar Habibul Fuadi telah berjanji untuk mengingatkan para pejabat teknis dan pengelola anggaran bersikap terbuka serta kooperatif dalam memberikan informasi kepada media dan masyarakat. Namun, peringatan pimpinan tertinggi di instansi tersebut terkesan diabaikan begitu saja.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media kepada Yuni Andra melalui pesan WhatsApp, Selasa (11/11) ke nomor 0812-6084-3392 terkait substansi krusial pengelolaan proyek miliaran rupiah tersebut sama sekali tidak ditanggapi. Alih-alih memberikan penjelasan yang transparan demi mendinginkan suasana, Yuni Andra justru terkesan mengabaikannya.
Rapor Merah Integritas: Bukti Data LHKPN Ungkap Tidak Melaporkan Harta Kekayaan Selama 2 Tahun Terakhir
Perilaku tertutup dan tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh Yuni Andra semakin dikuatkan oleh rekam jejak kepatuhan administrasinya sebagai penyelenggara negara. Berdasarkan penelusuran data resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terungkap bahwa yang bersangkutan memiliki rapor merah terkait kepatuhan pelaporan harta kekayaan.
Berdasarkan data catatan LHKPN, pelaporan terakhir Yuni Andra tercatat pada periodik 31 Desember 2024 saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan total harta kekayaan Rp.770.000.000. Sebelum itu, pelaporan periodik tercatat berturut-turut pada tahun 2023 (Rp.755.000.000), tahun 2022 (Rp.714.000.000), dan tahun 2021 (Rp.612.000.000) saat masih menduduki posisi sebagai Kepala Bidang di Dinas Kesehatan.
Fakta administratif ini membuktikan bahwa Yuni Andra tidak melaporkan LHKPN selama 2 tahun terakhir (untuk periode pelaporan 2025 dan 2026). Padahal, penyampaian LHKPN secara periodik merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pejabat publik. Lebih parahnya lagi, kepatuhan LHKPN dan kejelasan rekam jejak administratif semestinya menjadi syarat wajib yang transparan sebelum seseorang menduduki suatu jabatan strategis baru di instansi pemerintahan. Kelalaian menahun dalam melaporkan harta kekayaan ini semakin menguatkan indikasi lemahnya komitmen terhadap good governance.
Indikasi "Main Mata" dan Monopoli 3 Paket Proyek oleh CV. Muda Berkarya Kontraktor
Sikap bungkam dan rekam jejak integritas yang meragukan ini kian memperkuat dugaan adanya praktik "main mata" atau persekongkolan jahat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Disdik Sumbar. Kecurigaan publik mencuat tajam lantaran CV. Muda Berkarya Kontraktor secara eksklusif mendominasi perolehan hingga 3 (tiga) paket pekerjaan strategis sekaligus di instansi tersebut.
Berdasarkan data anggaran, akumulasi paket pekerjaan yang diborong oleh satu entitas kontraktor yang sama meliputi:
- Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Disdik Sumbar senilai Rp2.735.775.145,- (Kontrak No. EP-01M49ZW9AOWYSCP65JRDVW096D tanggal 09 Oktober 2026).
- Pembangunan RKB SMAN 1 Padang Panjang (Nilai total paket \pm Rp827.403.000 dari pembayaran UMK 30% senilai Rp248.220.900, berdasarkan SP No. EP-01M2VFNBP6BBHMK1257CXCB9TM tanggal 22 September 2026).
- Pembangunan Pagar SMAN 5 Payakumbuh (Nilai total paket \pm Rp319.289.000 dari pembayaran UMK 30% senilai Rp95.786.700, berdasarkan SPK No. 10936548/SPK/SMA/SARPRAS-2026 tanggal 23 Juli 2026).
Dominasi multi-proyek oleh satu korporasi yang sama di bawah koordinasi pejabat terkait memicu dugaan kuat adanya praktik konflik kepentingan, kolusi, serta aroma nepotisme yang mencederai prinsip keadilan pengadaan publik.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Sekretaris Dinas Pendidikan Yuni Andra yang telah disampaikan melalui WhatsApp ke nomor 0812-6084-3392.
Media ini memberikan ruang hak jawab dan konfirmasi bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi resmi guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional sesuai dengan UU Pers. (Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar