Jakarta (LN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka tabir dugaan praktik korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada periode 2023–2024. Investigasi awal menunjukkan adanya oknum pejabat yang diduga memainkan jatah haji khusus dengan cara meminta “uang percepatan” kepada sejumlah agen travel haji.
Skema ini menawarkan jalan pintas bagi jemaah agar bisa berangkat haji di tahun yang sama, tanpa harus menunggu antrean panjang yang seharusnya berlaku pada kuota haji khusus. Nilai pungutan yang diminta bervariasi, mulai dari USD 2.400 hingga USD 7.000 per jemaah.
Nama Khalid Basalamah Disebut
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkap bahwa salah satu pihak yang ditawari skema ini adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah beserta rombongannya.
"Oknum dari Kemenag menyampaikan, ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan. Nah, diberikanlah uang percepatan, kalau tidak salah itu USD 2.400 per kuota," kata Asep, Kamis (18/9/2025).
Khalid dan rombongannya pun akhirnya berangkat haji dengan jalur khusus tersebut. Namun, setelah panitia khusus (Pansus) Haji di DPR mulai menyoroti persoalan kuota haji, oknum Kemenag itu dilaporkan mengembalikan uang kepada Khalid karena merasa terancam. Uang tersebut kini telah disita KPK sebagai barang bukti.
Skema Berlapis: Kemenag – Travel – Jemaah
Investigasi KPK menemukan bahwa permainan kuota haji ini dilakukan secara berjenjang. Oknum Kemenag menjadi pintu awal permintaan uang percepatan, kemudian disalurkan melalui agen travel.
"Permintaannya begitu, berjenjang. Dari Kemenag ke travel. Tapi masing-masing travel juga mengambil keuntungan lagi. Jadi kalau dari Kemenagnya diminta USD 2.400, nanti dari travel mintanya bisa lebih. Ada bagiannya travel," beber Asep.
Skema ini memperlihatkan adanya lingkaran rente: pejabat Kemenag memanfaatkan kewenangannya, sementara travel memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan tambahan dari jemaah yang ingin cepat berangkat.
Uang Percepatan Ditelusuri
Untuk mengungkap aliran dana, KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penelusuran dilakukan melalui rekening bank, transaksi kartu kredit, hingga rekaman CCTV di sejumlah lokasi penarikan uang, jelas Asep.
Menanti Tersangka
KPK memastikan penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 tinggal menunggu waktu. Publik kini menanti apakah jerat hukum hanya menyentuh oknum di tingkat pelaksana, atau juga menyeret pejabat tinggi Kemenag.
Praktik “uang percepatan” ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola haji di Indonesia, yang selama ini kerap menjadi sorotan karena antrean panjang, biaya tinggi, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
#red
Tidak ada komentar:
Posting Komentar