BUKITTINGGI (LN) — Proyek strategis Pembangunan Fisik Lanjutan Rumah Potong Hewan (RPH) di Talao, Kelurahan Campago Guguak Bulek, Kota Bukittinggi, kini berada di ambang jurang kegagalan total. Berdasarkan kajian teknis dan estimasi lapangan terkini, realisasi bobot fisik proyek bernilai miliaran rupiah ini dilaporkan jeblok di bawah 40 persen, jauh tertinggal dari jadwal rencana (Kurva S) yang seharusnya telah melampaui angka 70 hingga 80 persen.
Proyek yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi di bawah kendali Kepala Dinas selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Silvirawane ini merujuk pada Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 011/SPPBJ/PPK/PPKH/DPP/2026 tertanggal 10 Agustus 2026. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Grounding Pratama Indonesia dengan nilai penawaran terkoreksi/negosiasi sebesar Rp 3.110.563.172,88.
Angka ini mencakup penurunan harga persis sebesar 20,00% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 3.888.203.965,99 (dari total pagu anggaran Rp 3.889.564.000,00). Proyek ini dikerjakan dengan masa waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, yakni 120 hari kalender.
Realisasi Fisik Didugab Bawah 40 Persen: Waktu Tersisa Mepet
Dengan sisa waktu efektif pelaksanaan yang kini tinggal menyisakan sekitar 40 hari kalender lagi menuju batas akhir kontrak, kondisi di lapangan memicu alarm darurat bagi pengawasan keuangan dan fisik daerah.
Lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan dalam sisa waktu singkat tersebut masih sangat masif, mencakup:
- Penyelesaian struktur utama bangunan (basement, lantai 1, lantai 2, serta penutup atap dan plat dag).
- Pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan instalasi Sewage Treatment Plant (STP).
- Pembangunan fasilitas pendukung seperti pagar keliling, halaman, ground reservoir tank, drainase, gangway, rumah kompos, hingga unit insinerator.
Dengan realisasi fisik yang disinyalir masih terseok-seok di bawah 40 persen, peluang tercapainya target 100 persen penyelesaian pekerjaan dalam tempo 120 hari dinilai sangat kecil dan berpotensi besar berujung pada putus kontrak.
Rekam Jejak Kelam: Sejarah "Mangkrak 2021" Berulang?
Kondisi kritis ini memantik kekhawatiran mendalam dari kalangan pemerhati publik. Berdasarkan data DPA Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi (DPPA/A.2/3.27.2.09.3.25.01.0000/001/2026), proyek pembangunan lanjutan RPH ini sejatinya merupakan pekerjaan warisan masa lalu yang sempat mangkrak.
Proyek ini pertama kali dirintis sejak tahun 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian, namun mengalami putus kontrak pada tahun 2021 tatkala progres fisiknya baru menyentuh angka 43%. Pemerintah Kota Bukittinggi menggelontorkan kembali anggaran lewat APBD 2026 agar fasilitas pemenuhan standar Meat Cutting Plant (Permentan No. 13/2010) ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ironisnya, dengan capaian fisik saat ini yang berada di duga bawah 40 persen, sejarah buruk "putus kontrak" jilid kedua kini nyata di depan mata.
Borong 3 Paket Sekaligus: Indikasi Pecah Konsentrasi & Alokasi Silang Dana
Sorotan tajam kian tak terelakkan setelah terungkap bahwa kontraktor pelaksana, CV. Grounding Pratama Indonesia, tidak hanya memegang proyek RPH Bukittinggi. Berdasarkan dokumen resmi pengadaan, kontraktor asal Padang ini tercatat memborong sekaligus 3 (tiga) paket proyek fisik besar di Kota Bukittinggi pada Tahun Anggaran 2026 dengan total akumulasi nilai menembus angka Rp 5.358.943.756,79:
- Paket Pembangunan Fisik Lanjutan RPH (Dinas Pertanian dan Pangan): Rp 3.110.563.172,88 (anjlok 20% dari HPS).
- Paket Pembangunan Penahan Tebing (Benteng Ford De Kock) Jl. A Yani (Dinas PUPR): Rp 1.709.416.584,00.
- Paket Pembangunan Jalan Koto Bawah – Situpo Raya (Dinas PUPR): Rp 538.963.900,00.
Penguasaan tiga paket proyek secara simultan oleh satu entitas memicu dugaan kuat terjadinya mismanagement cash flow dan pecah konsentrasi tenaga kerja. Terlebih lagi, mencuat indikasi bahwa pencairan uang muka (down payment) proyek RPH disinyalir telah terserap, namun realisasi fisiknya yang jeblok di bawah 40 persen memperkuat kecurigaan adanya pengalihan alokasi dana silang (cross-financing) guna menutupi kebutuhan operasional di proyek lain.
KONFIRMASI DAN UPAYA BERIMBANG
Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita (cover both sides) dan akurasi informasi, upaya konfirmasi telah dilayangkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi sekaligus selaku PPK, Silvirawane, melalui pesan dan panggilan WhatsApp ke nomor 0852-7489-72xx, namun hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan tanggapan. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh pihak kontraktor pelaksana CV. Grounding Pratama Indonesia yang belum memberikan respons resmi saat dikonfirmasi terkait realisasi bobot fisik, status pencairan uang muka, maupun dugaan kendala di lapangan.
Redaksi Laksus News akan terus membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tunggu berita selanjutnya. (Tim)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar